Berkibarlah Bendera Negeriku
Berkibarlah Engkau di dadaku
Tunjukanlah Kepada Dunia
Semangatmu Yang Panas Mambara

Daku Ingin Jiwa Raga ini
Selaraskan Keanggunan
Daku Ingin Jemariku Ini
Menuliskan Kharismamu…

Berkibarlah Bendera Negeriku
Berkibar di Luas Nuansamu
Tunjukanlah Kepada Dunia
Ramah Tamah Budi Bahasamu

Daku Ingin Kepal Tangan Ini
Menunaikan Kewajiban
Putra Bangsa Yang Mengemban Cita
Hidup Dalam Kesatuan…

Download lagunya disini

Dan kemarin kiaran bendera dan nyanyian lagu ini mengumandang di depan rumah … bersama anak-anak kecil yang nampak riang … dan tetangga rumah, kita berdoa .. semoga INDONESIA menjadi lebih baik, aman .. tentram dan memiliki pemerintahan yang bersih yang memperhatikan rakyatnya. Kita boleh teriak .."MERDEKA" … tetapi mari kita buka mata kita, didepan mata masih banyak penindasan, didepan mata masih banyak ketidak adilan, di depan mata kita terinjak oleh kapitalis modern …

Merdeka memang harga yang mahal, merdeka adalah perjuangan yang tanpa akhir …

Dampak dari bencana ini membuat arus lalulintas Jakarta - Ciputat menjadi macet total. Rumah-rumah yang ada di sekitar aliran sungai pesanggrahan-pun mengalami banjir dadakan. Di Kampung baru Pondok Pinang misalnya ketinggian air mencapai 3 meter menggenangi rumah warga. Saya pun bergabung di Posko RAPI Kby Lama yang bertindak sebagai SMC langsung menjadi pusat komunikasi dalam misi evakuasi dan penanganan pengungsi, Mas Heru-JZ09DHR sebagai ketua RAPI DKI Jakarta juga langsung melihat kelapangan dan memastikan operasi berjalan lancar. Hingga sore ini teman-teman RAPI masih berkumpul di JZ09ZSA Lokal Kebayoran Lama untuk mengantisipasi banjir susulan karena cuaca sore ini juga sedikit mengkhawatirkan mengingat debit air dari Ciputat dan Sawangan akan masuk semua ke sungai Pesanggrahan. Selamat bertugas rekan-rekan RAPI, be rescuer !

Pasca bencana jebolnya tanggul danau Situ Gintung yang telah menyemburkan satu juta meter kubik air dan menyapu ratusan rumah warga mengetuk hati teman-teman RAPI untuk terjun kelokasi bencana. Posko JZ09ZSA dibawah koordinator om Budi JZ09EWH memimpin kegiatan Pencarian korban di lintasan sungai pesanggrahan. Bantuan distribusi logistik di koordinir oleh Om Poetet JZ09GYM, koordinasi teman-teman di lapangan juga dibantu oleh om Marzuki JZ09HMI.

Om Tono JZ09HNY juga terus mengikuti perkembangan di lokasi bencana, kondisi lalulintas yang nyaris mengalami traffic jammed setiap hari memang sulit dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat, sampai-sampai JZ09HNY akhirnya naik motor juga bersama om Herman JZ09GWQ.

Sampai hari ketiga korban yang telah di temukan meninggal telah mencapai lebih dari 90 orang dan laporan keluarga hilang yang lain masih cukup banyak lebih dari 15 orang. Kegiatan pencarian hari ini masih di lanjutkan. Kondisi di lokasi bencana memang saat ini kurang kondusif, karena banyaknya masyarakat yang ingin melihat langsung ke lokasi bencana cukup mengganggu tim SAR yang sedang bekerja. Mobilisasi ambulance dan logistik bantuan pun menjadi sedikit tersendat dengan kondisi lalulintas yang macet.

Kita berharap saja semoga proses penanganan bencana ini dapat berjalan efektif, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Atas nama Pengurus RAPI Wilayah Jakarta Selatan, kami juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kepedulian teman-teman RAPI Jakarta Selatan yang memberikan dukungan moril dan materiil pada korban musibah jebolnya tanggul Situ Gintung.

Untuk teman-teman di Manokwari bagaimana kondisi terakhir, semoga tabah menghadapi ujian alam ya…, turut prihatin dengan bencana gempa yang terjadi…

Nah … nampaknya ada moment untuk teman-teman alumni berkumpul kembali, kebetulan kang Harun di kota Bandung sudah menggagas sebuah acara yang rencananya akan di gelar pada tanggal 29 Januari 2009. Themanya sudah pasti tentang nuansa kebangsaan dan silaturahmi alumni jambore. Oleh karena itu karena ini merupakan acara dari kita untuk kita, mohon kiranya teman-teman alumni Jambore kebangsaan untuk bisa hadir di acara tersebut.

Biar infonya lebih lengkap silahkan teman-teman menghubungi saudara Harun di 085721012385, mohon teman-teman untuk bisa melakukan registrasi sebelumnya ya …, Mudah-mudahan acara di awal 2009 ini dapat sukses

Manusia dilahirkan tanpa memiliki apa-apa, dan dalam perjalanan hidupnya unsur dunia akan menjadi kabut perjalanan manusia, sehingga mengaburkan kecintaan pada sang pencipta. Tergodakah manusia di balik baju kekuasaan, harta dan wanita … di sinilah makna pengorbanan akan menguji keikhlasan, pengabdian dan ketakwaan seseorang. Iedul Adha bukanlah berarti membeli surga dengan seekor kambing, atau moment tawar menawar dengan Tuhan untuk mencari keuntungan lain, Iedul Adha adalah ritual pengabdian yang harus di wujudkan dalam kehidupan sehari hari … bahwa kita hidup memiliki kesadaran sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada-Nya. Bahwa Nilai duniawi ini adalah semu karena memang semuanya titipan-Nya. Disinilah kita mulai memaknai … sebuah pengakuan dari bibir kita .. ALLAHU AKBAR … "engkau maha Besar ya Allah" Selamat Iedul Adha 1429 H semoga pengorbanan kita adalah sebuah ketulusan yang kita panjatkan untuk-Nya …, dan semoga kedamaian di antara kita menjadi wujud kerendahan hati kita, …. kerendahan hati insan mutaqqin … Amin

Jati diri bangsa memang melekat dengan etika dan kesopanan, karena etika dan kesopanan akan membentuk kepribadian yang baik. lalu bagaimana semua itu saat ini terasa mulai luntur, coba kita perhatikan anak-anak sekarang … etika dan kesopanan nampaknya cenderung di abaikan. Kiprah keterbukaan informasi memang bagus, tetapi penyerapan informasi tanpa filter juga akan menjadikan sebuah informasi yang menyesatkan.

Buruknya tayangan TV seperti sinetron yang mengumbar kekerasan, ketidak sopanan adalah salah satu doktrin terselubung untuk menghancurkan jatidiri bangsa ini. Generasi bangsa ini menjadi asing ketika ditayangkan dalam tayangan elektronik, dan dampaknya justru terserap dalam kehidupan kita sehari-hari… sangat menyedihkan memang ….

Kita tidak perlu bertanya siapa yang harus bertanggung jawab, karena hati kecil atau nurani kita sendiri saja tidak kita perdulikan …. dan saat itulah akan bertambah luntur jati diri bangsa kita …

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (59) bikin gerah World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Fadilah berhasil menguak konspirasi AS dan badan kesehatan dunia itu dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung, Avian influenza (H5N1). Setelah virus itu menyebar dan menghantui dunia, perusahaan-perusaha an dari negara maju memproduksi vaksin lalu dijual ke pasaran dengan harga mahal di negara berkembang, termasuk Indonesia . Fadilah menuangkannya dalam bukunya berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Selain dalam edisi Bahasa Indonesia, Siti juga meluncurkan buku yang sama dalam versi Bahasa Inggris dengan judul It’s Time for the World to Change. Konspirasi tersebut, kata Fadilah, dilakuakn negara adikuasa dengan cara mencari kesempatan dalam kesempitan pada penyebaran virus flu burung. "Saya mengira mereka mencari keuntungan dari penyebaran flu burung dengan menjual vaksin ke negara kita," ujar Fadilah kepada Persda Network di Jakarta , Kamis (21/2). Situs berita Australia , The Age, mengutip buku Fadilah dengan mengatakan, Pemerintah AS dan WHO berkonpirasi mengembangkan senjata biologi dari penyebaran virus avian H5N1 atau flu burung dengan memproduksi senjata biologi. Karena itu pula, bukunya dalam versi bahasa Inggris menuai protes dari petinggi WHO. "Kegerahan itu saya tidak tanggapi. Kalau mereka gerah, monggo mawon. Betul apa nggak, mari kita buktikan. Kita bukan saja dibikin gerah, tetapi juga kelaparan dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita, lewat WTO, lewat Freeport , dan lain-lain. Coba kalau tidak ada kita sudah kaya," ujarnya. Fadilah mengatakan, edisi perdana bukunya dicetak masing-masing 1.000eksemplar untuk cetakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Total sebanyak 2.000 buku. "Saat ini banyak yang meminta jadi dalam waktu dekat saya akan mencetak cetakan kedua dalam jumlah besar. Kalau cetakan pertama dicetak penerbitan kecil, tapi untuk rencana ini, saya sedang mencari bicarakan dengan penerbitan besar," katanya. Selain mencetak ulang bukunya, perempuan kelahiran Solo, 6 November 1950, mengatakan telah menyiapkan buku jilid kedua. "Saya sedang menulis jilid kedua. Di dalam buku itu akan saya beberkan semua bagaimana pengalaman saya. Bagaimana saya mengirimkan 58 virus, tetapi saya dikirimkan virus yang sudah berubah dalam bentuk kelontongan. Virus yang saya kirimkan dari Indonesia diubah-ubah Pemerintahan George Bush," ujar menteri kesehatan pertama Indonesia dari kalangan perempuan ini. Siti enggan berkomentar tentang permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonoyang memintanya menarik buku dari peredaran. "Bukunya sudah habis. Yang versi bahasa Indonesia , sebagian, sekitar 500 buku saya bagi-bagikan gratis, sebagian lagi dijual ditoko buku. Yang bahasa Inggris dijual," katanya sembari mengatakan, tidak mungkin lagi menarik buku dari peredaran. Pemerintah AS dikabarkan menjanjikan imbalan peralatan militer berupa senjata berat atau tank jika Pemerintah RI bersedia menarik buku setebal 182 halaman itu. Mengubah Kebijakan Apapun komentar pemerintah AS dan WHO, Fadilah sudah membikin sejarah dunia. Gara-gara protesnya terhadap perlakuan diskriminatif soal flu burung, AS dan WHO sampai-sampai mengubah kebijakan fundamentalnya yang sudah dipakai selama 50 tahun. Perlawanan Fadilah dimulai sejak korban tewas flu burung mulai terjadi di Indonesia pada 2005. Majalah The Economist London menempatkan Fadilah sebagai tokoh pendobrak yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak flu burung. "Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yaitu transparansi, " tulis The Economist. The Economist, seperti ditulis Asro Kamal Rokan di Republika, edisi pekan lalu, mengurai, Fadilah mulai curiga saat Indonesia juga terkena endemik flu burung 2005 silam. Ia kelabakan. Obat tamiflu harus ada. Namun aneh, obat tersebut justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena kasus flu burung. Di tengah upayanya mencari obat flu burung, dengan alasan penentuan diagnosis, WHO melalui WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hongkong memerintahkannya untuk menyerahkan sampel spesimen. Mulanya, perintah itu diikuti Fadilah. Namun, ia juga meminta laboratorium litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Tapi, mengapa WHO CC meminta sampel dikirim ke Hongkong? Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang korban flu burung di Vietnam . Sampel virus orang Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis, dan kemudian dibuat bibit virus. Dari bibit virus inilah dibuat vaksin. Dari sinilah, ia menemukan fakta, pembuat vaksin itu adalah perusahaan-perusaha an besar dari negara maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung. Mereka mengambilnya dari Vietnam , negara korban, kemudian menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin. Tanpa kompensasi. Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan, harga diri, hak, dan martabat negara-negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO. Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama 50 tahun. Mereka telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa menolak. Virus itu menjadi milik mereka, dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin. Di saat keraguan atas WHO, Fadilah kembali menemukan fakta bahwa para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC. Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico , AS. Di sini, dari 15 grup peneliti hanya ada empat orang dari WHO, selebihnya tak diketahui. Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu dirancang bom atom Hiroshima . Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia? Fadilah tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan dunia yang selama ini gagal mendobrak ketertutupan Los Alamos , memujinya. Majalah The Economist menyebut peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi. Tidak berhenti di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia , yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon. Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus yang adil, transparan, dan setara. Ia juga terus melawan dengan cara tidak lagi mau mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang imperialistik dan membahayakan dunia. Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International Government Meeting (IGM) WHO di akhirnya menyetujui segala tuntutan Fadilah, yaitu sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan.

Sebelum pesawat mendarat di Bandara Mopah Merauke, keluarga Hana Gobay yang terdiri dari ayah ibunya, Alfons Gobay-Blastina Gobay, pamannya Haryanto Gobay, kakak kandungnya Maria Gobay dan Sopiah Dokopiah adik kandung dari ibu Hana Gobay sudah menunggu kedatangannya di Bandara Mopah Merauke.
Saat turun dari anak tangga pesawat, Hana Gobay yang mengenakan asesoris serba hitam, topi hitam, kaca mata hitam, jaket kaos warna hitam, celana hitam dan sepatu hak tinggi warna hitam, langsung disambut pelukan ibu dan kakak perempuannya Blastina Gobay-Maria Gobay dan tantenya Sopiah Dokopiah.
Blastina Gobay tampak mencucurkan air mata kebahagiaan saat berpelukan dengan anak bungsunya dari 4 bersaudara itu.
‘’Saya sangat bersyukur karena akhirnya dapat berjumpa dan bersama kembali dengan anak saya setelah 3 tahun lamanya berpisah. Selama ini saya hanya dapat berdoa dan berdoa untuk dapat dipertemukan kembali. Dan hari ini doa itu telah terkabulkan,'’ kata Blastina Gobay dengan mata berbinar tanda bahagia.

Setelah istirahat sejenak di Viip Room Bandara Mopah Merauke, Jahar Gultom mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan secara resmi kepada orang tua Hana Gobay dan Pemerintah Kabupaten Merauke yang diterima langsung oleh Blastina Gobay dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dengan menandatangani surat penyerahan dan penerimaan secara resmi.
Hana Gobay, kepada wartawan mengaku sangat senang dan gembira bisa kembali ke Indonesia, khususnya ke Merauke setelah kurang lebih 3 tahun berada di Australia. Hana mengaku tujuannya saat itu ke Australia hanya satu yakni ingin melanjutkan pendidikannya.
‘’Saat itu ada beberapa mahasiswa yang akan melanjutkan sekolah ke Australia. Nah, waktu itu saya pikir bahwa mengapa tidak bisa, kalau pergi menuntut ilmu ke luar negeri,'’ jelas mantan Mahasiswi Universitas Sam Ratulagi Manado, Semester VII jurusan sosiologi ini memulai keterangannya ke pers.
Jaminan untuk melanjutkan pendidikan di Australia itu, lanjut Hana Gobay, dijanjikan langsung oleh Herman Wanggai. Karena keinginan menuntut ilmu di luar negeri itu, lanjut Hana Gobay, mereka berangkat dipimpin oleh Herman Wanggai. ‘’Untuk ke sana, kami sendiri yang membayar dengan menyumbang Rp 7 juta perorang,'’ jelasnya. Saat itu, lanjut Hana, disampaikan bahwa uang Rp 7 juta
yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengurus pasport dan visa. ‘’Jadi kami ikut saja,'’ jelasnya.

Diceritrakan waktu itu, pihaknya menginginkan untuk lewat Bali, namun Herman Wanggai sebagai pimpinan rombongan memberi alasan tidak perlu lewat Bali prosesnya akan lama dan butuh uang banyak. Dan meminta untuk naik perahu saja, dengan alasan nanti pada saat di perbatasan akan ada jaringan tertentu yang akan menjemputnya. ‘’Jadi apa yang dijanjikan tidak ada,'’ katanya.
Soal keinginan pulang ke Papua, Hana Gobay mengungkapkan merupakan bagian dari haknya sebagai warga Negara Indonesia. ‘’Keinginan pertama itu karena hak saya untuk kembali karena saya adalah warga Negara Indonesia,'’ katanya. Kedua, karena ingin bertemu dengan keluarga yang ada di Merauke. Ketiga, ingin agar apa yang diperolehnya selama di Australia, yakni kursus bahasa Inggris dan computer ia ingin terapkan untuk membangun NKRI. Hana mengaku, selama di Australia, mereka diberi peluang untuk belajar Bahasa Inggris, belajar computer dan bekerja.

Disinggung apa ada keinginan yang lainnya untuk kembali ke Papua? Hana mengaku ada. Hanya saja, ada saja issu yang dikembangkan untuk tidak kembali ke Papua karena akan dipenjara, diinterogasi dan dibunuh yang membuat mereka takut pulang. ‘’Jadi seperti itu. Tapi saya punya tekad bahwa saya sebagai warga Negara Indonesia punya hak untuk kembali dan saya terlepas dari mereka,'’ katanya. Karena dengan tekad itu akhirnya meminta untuk dipulangkan. ‘’Mereka katakan bahwa kalau kamu pulang dengan selamat, maka kami akan siap pulang. Jadi begitu,'’ jelasnya.
Menurut Hana, keinginan pulang itu tidak hanya baru dilakukan pada bulan Juli lalu, tapi sejak tiba di Australia. Sebab, visi yang disampaikan ternyata berbalik 180 derajat saat sampai di Australia. Hana yang telah kembali dengan selamat itu, mengaku akan melanjutkan kuliahnya yang sempat terbengkai, namun bukan lagi di Manado tapi akan melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di Papua. Selain itu, lanjutnya, jika ada perhatian dari pemerintah dirinya berencana akan membuka kursus bahasa Inggris.
Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dimintai tanggapannya terkait kepulangan 2 warga Papua setelah sebelumnya meminta suaka politik ke Australia, mengatakan, yang menjadi istimewa itu jika setiap warga bangsa tidak kehilangan rasa cinta tanah airnya. ‘’Itu yang istimewah. Sejauh-jauh bangau mengangkasa tapi pasti akan kembali ke kubangan. Hujan mas di negeri orang dan hujan batu di negeri sendiri tidak ada seindah negeri sendiri. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan di negeri manapun kalau bukan di negeri sendiri,'’ kata Bupati Gebze dengan mengutip kata filsafat. Sebab, menurut Gebze, meski ada kekurangan atau apapun tapi kita bisa merasakan bahwa denyut nadi dan jantung bisa berdenyut bebas tanpa harus mengalami hambatan di seluruh tubuh. Karena itu yang harus menjadi prinsip bahwa setiap orang harus kembali mencintai negeri dan bangsanya dan tanah airnya. ‘’Karena apa. Karena hidup kita itu adalah belahan jiwa dari tanah air, bangsa dan keluarga. Kalau pisah dari keluarga betapa tersiksanya. Sehingga kita harus kembali bersekutu dan keutuhan kasih sayang dan kedamaian. Karena tidak ada kedamaian dimanapun. Sekalipun di gua tidak pernah ada kedamaian. Karena keadamian yang hakiki itu ada di dalam hati sanubari kita sendiri,'’ jelas Bupati panjang lebar. Disinggung apa ada perhatian khusus bagi warga yang kembali tersebut, Bupati Gebze menandaskan semua warga Negara diberlakukan sama dan tidak ada dibeda-bedakan.

Sedangkan, Wakil Ketua II DPR Papua, Paskalis Kossy, S.Pd mendengar informasi menyambutnya dengan antusias. "Bagus itu, kalau memang ada keinginan pulang itu sangat positif," tukasnya kepada Cenderawsih Pos kemarin.
Dikatakan, selaku pemerintah daerah, ia juga sangat berterima kasih karena perwakilan pemerintah RI di Australia sudah memfasilitasi kedua WNI asal Papua itu untuk kembali ke tanah air dan berkumpul kembali bersama keluarganya.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pengalaman kedua orang itu hendaknya menjadi pelajaran bagi warga lainnya yang juga berniat meminta suaka politik ke negera lain ataupun berbeda idelogi. "Ini menjadi pelajaran yang bagus bagi semua yang ingin minta suaka ke negara lain, disana mereka ternyata hidup susah. Jadi sebenarnya lebih baik hidup di tanah sendiri, tetapi dihargai dan bermartabat dan bebas melakukan apa saja dari pada hidup di negara orang tetapi menderita," katanya.

Karena itu kata Paskalis Kossy, jika ingin meminta suaka ke luar negeri hendaknya berpikir masak-masak agar tidak menyesal dikemudian hari. "Karena bagaimanapun, tinggal di negeri orang dengan di tanah sendiri sangat jauh berbeda, jadikan itu pelajaran besar bagi kita semua," katanya.
Ia juga berharap, hal itu juga bisa diikuti oleh WNI asal Papua lainnya yang masih ada di luar negeri agar kembali ke tanah air dan membangun tanahnya sendiri sehingga bisa hidup lebih baik dimasa depan di tanahnya sendiri.
Sementara itu siaran pers yang dikeluarkan Direktorat Informasi dan Media Deplu tertanggal 23 September yang diterima koran ini menyebutkan, keputusan kembalinya 2 warga Indonesia yang sempat meminta suaka politik ke Australia, atas kerelaan dan didorong oleh rasa kecewa mereka atas janji-janji dan keterangan palsu Herman Wanggai dan kelompoknya kepada mereka. Karena itu mereka telah menghubungi KBRI yang ada di Australia pada Juli 2008 dan mereka meminta dibantu untuk dikembalikan ke Papua. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Melbourn dan KBRI Canberra telah memfasilitasi keduanya pulang ke kampung halamannya di Papua. Selama proses pemulangan, mereka mendapatkan intimidasi dari sesama suaka lainnya tapi mereka asemakin mantap untuk kembali. Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan mengingat mereka masih menjadi warga negara Indonesia. Karena itu Pemerintah Indonesia tidak hanya menyetujui tapi juga memfasilitasi
kepulangan mereka.
Diharapkan kepulangan mereka ini dapat membuka hati dan mata mereka yang masih terus berusaha memojokan Indonesia melalui berbagai cara untuk melihat secara objektif kondisi di tanah air pada umumnya dan Papua pada khususnya. ‘’Kedua warga Negara Indonesia tersebut menunjukan keberaniannya untuk mengambil sikap ditengah-tengah disinformasi dan tekanan. Karena mereka yakin akan hidup dan kondisi yang baik di Papua,'’ katanya dalam siara pers. Kepulangan 2 warga Indonesia ini juga, membuktikan bahwa persekusi sebagai alasan permintaan suaka sama sekali tidak terbukti akan tetapi lebih sebagai korban dari konspirasi politik dan tipu daya Herman Wanggai beserta pendukungnya. ‘’Kalau mendengar dari Hana dan Yubel, kemungkinan masih ada yang ingin kembali. Sebagai perwakilan kita (Pemerintah Indonesia,red) di Australia, adalah kewajiban kita memfasilitasi dan membantu kalau mereka mau pulang,'’ tambah Jahar Gultom, Konsul Ekonomi di KBRI Caberra ini menambahkan setelah menyerahkan Hana Gobay secara resmi yang diterima orang tuanya dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze di ruang Viip Room Bandara Mopah Merauke.

sumber : http://kab.merauke.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=9

foto : http://www.metrotvnews.com

Selain itu, mengeluarkan 3 butir pernyataan mengenai hal ini: Pertama, pembentukan kakukus parlemen internasional tentang Papua tersebut yang bekerja sama dengan tokoh OPM Beny Wenda, yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan kriminal di Papua, jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

Perbuatan ini juga melanggar prinsip IPU (International Parliementary Union) yang tidak mentolerir upaya separatisme pemberontakan bersenjata. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara lebih proaktif dan segera melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa provinsi Papua merupakan bagian integral NKRI yang proses integrasinya telah berlangsung hampir 50 tahun melalui proses demokratis sesuai hukum internasional dan dibawah pengawasan PBB.

Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan,demokrasi, dan penghormatan/perlindungan HAM Ketiga, Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerja sama internasional dalam pelaksanaan pembangunnan nasional, termasuk masukan, saran, dan kerja sama dalam membangun provinsi Papua dalam segala bidang. "Akan tetapi kami menolak berbagai upaya dari pihak-pihak termasuk pihak asing yang hendak memisahkan papua dari NKRI. Dalam hubungan ini komisi I mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI diluar negeri, khususnya di Eropa untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi objektif tentang otonomi khusus dan pembangunan di provinsi Papua yang didukung oleh seluruh masyarakat Papua," pungkasnya. (uky)

[sumber ; http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/20/1/155794/dukung-papua-merdeka-dpr-kecam-parlemen-inggris ]

Frits Ramandey [FR]: Kalau bicara Bintang Kejora sebagai simbol negara Papua, kan di dalam otsus itu kan ada diatur sebuah lambang kultural. Nah, karena itu ada semangat Papua Merdeka tapi juga ada semangat lambang kultural. Nah, dalam konteks otonomi khusus memang harus secepatnya ada aturan yang mengatur simbol kultural itu. Apakah itu Bintang Kejora sebagai lambang kultural, kemudian lambang lain. 

Ini harus ada sebuah pernyataan yang tegas. Sepanjang belum ada sebuah aturan tentang itu maka rakyat juga menganggap bahwa otsus lahir karena sebuah simbil kultural yaitu simbol rakyat Papua. Simbol pemersatu adalah bendera Bintang Kejora. Jadi masih ada dua semangat, yaitu semangat kultural dan semangat perjuangan Papua Merdeka begitu. 

Radio Nederland Wereldomroep[RNW]: Tapi dalam kasus ini ya, apa yang ingin dicapai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora ini? 

Mengibarkan bendera 
FR: Dalam beberapa kasus memang ketika masyarakat tidak puas, mereka mengibarkan bendera sebagai sebuah tanda protes, terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam konteks otonomi khusus. Tapi di satu pihak pengibaran bendera Bintang Kejora itu selalu bersamaan dengan hari-hari penting. Misalnya 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua. Atau 1 Juli sebagai hari berdirinya OPM. 

Misalnya hari ini ada pengibaran di Nabire, di tiga tempat. Ini bersamaan dengan kegiatan di Inggris yang pembentukan kaukus Papua. Jadi pengibaran bendera ini juga dilakukan bersamaan dengan beberapa agenda. Selain agenda yang diyakini oleh masyarakat Papua sebagai agenda politik tapi di samping itu ada agenda respons solidaritas-solidaritas di masyarakat internasional tentang Papua. 

RNW: Nah, apakah keinginan untuk berpisah ya, dari RI itu hanya datangnya dari kelompok tertentu misalnya OPM atau dari masyarakat Papua pada umumnya? 

FR: Kalau kita bicara soal Papua Merdeka itu sebagai satu ideologi yang sudah tumbuh. Anda bisa menghitung misalnya dari tahun 1961 sampai sekarang itu kan sebuah ideologi yang masih tetap tumbuh dan subur. Nah, ini menunjukkan bahwa Papua Merdeka itu bukan kelompok orang. Semua orang Papua itu menghendaki Papua Merdeka. Sekarang sebagian orang yang ada di misalnya di lembaga legislatif, lembaga pemerintah mereka tidak menyatakan itu. 

Perjuangan Papua 
Tapi juga ada sebuah gejala baru misalnya militer membentuk kelompok-kelompok milisi, atau militer juga mulai melibatkan para tokoh-tokoh pejuang. Tapi secara politik perjuangan Papua Merdeka adalah sebuah perjuangan kebangsaan yang memang sulit hilang dari masyarakat Papua sebagai satu rakyat yang memang secara kultural memang mereka beda dari masyarakat Indonesia. 

RNW: Mengekspresikan sesuatu ya, termasuk menaikkan bendera itu kan hak semua orang. Nah, bagaimana Anda mengomentari hal ini? 

FR: Menaikkan bendera sebagai sebuah ekspresi kebebasan itu harus bisa dipisahkan dari menaikkan bendera dalam konteks kepentingan politik atau tujuan politik begitu. Nah, misalnya hari ini ada penaikan bendera di Nabire ini kan konteksnya jelas dalam rangka mengapresiasi sebuah kaukus yang terjadi di Inggris. Berarti itu dalam konteks perjuangan Papua Merdeka. Jadi mengekspresikan kebebasan kan tidak hanya dengan menaikkan bendera, tapi ada dengan protes-protes yang lain. 

Dan perjuangan Papua Merdeka dalam konteks pengibaran bendera jelas. Sepanjang belum diatur dalam sebuah aturan tentang bendera Bintang Kejora maka menaikkan bendera Bintang Kejora adalah sebuah tanda perjuangan. Menunjukkan kepada pemerintah Indonesia bahwa Papua Merdeka bukan segelintir orang, tetapi itu adalah sebuah tujuan dan sebuah ideologi masyarakat Papua.

[sumber : http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/bendera_bintang_kejora20081015]

JAYAPURA (PAPOS) –Komponen masyarakat Papua peduli NKRI, menolak dengan tegas pelaksanaan Kaucus Parlemen Inggris untuk perjuangan Papua Merdeka pada (15/10), dan rencana unjuk rasa pada 15-17 Oktober yang dinilai mengarah pada disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap ini disampaikan Ketua Umum Barisan Merah Putih, Ramses Ohee, dihadapan ratusan masyarakat, Tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa maupun puluhan anggota TNI yang hadir di kediamannya, Senin (13/10) kemarin. Sementara itu, komponen masyarakat lainnya menyatakan sikap yang berbeda. Mereka mendukung peluncuran parlemen internasional untuk Papua Barat di London Inggris dengan akan menggelar aksi dukungan moril ke DPRP, yang direncanakan akan dilaksanakan, Kamis (16/10). Pernyataan dukungan ini, terungkap dalam talk show Review Pepera 1969 di aula STT IS Kijne Abepura, Senin (13/10) kemarin, yang dipadati ratusan pemuda, mahasiswa, serta masyarakat umum maupun saksi pelaksanaan Pepera 1969.

Komponen masyarakat ini menamakan diri Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (International Parlement for West Papua juga menggelar pamflet pernyataan sikap yang ditempel di depan masyarakat, pemuda, yang memadati aula tersebut.(berita lengkapnya baca di hal 4). Komponen masyarakat Papua peduli NKRI merasa prihatin, perkembangan situasi di wilayah Papua saat ini, karena masih ada saudara-saudara yang mempersoalkan dan mengangkat kembali masalah Pepera tahun 1969 yang sudah final di PBB dan Papua sah merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. “Upaya-upaya untuk memperjuangkan Papua lepas dari NKRI oleh gerakan separatis Papua Merdeka dengan cara menimbulkan gejolak sosial politik yang dilaksanakan pada 15/17 Oktober merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Ramses Ohee yang juga adalah salah satu pelaku sejarah pejuang Pepera ini. Untuk itu, lanjutnya, komponen masyarakat Papua peduli NKRI yang terdiri dari Barisan Merah Putih, Ondoafi, Ondofolo, Kepala Suku, Organisasi Keluarga Besar TNI/POLRI, Pejuang Trikora, Menwa, Pramuika, Tomas, Todat, Toga, Toper, PKRI, Masyarakat Adat, Paguyuban, GM Trikora, FKPPPIP menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpengaruh serta tidak mengikuti ajakan SMS gelap maupun selebaran-selebaran yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini terkait dengan rencana unjuk rasa yang mengarah pada disintegrasi bangsa pada tanggal 15 dan 17 Oktober. “Kami meminta kepada Gubernur, Ketua DPRP dan Ketua MRP untuk menyampaikan penolakan secara tegas terhadap pelaksanaan Caucus Parlemen di Inggris untuk perjuangan Papua Merdeka, karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan negara lain tidak boleh ikut campur,” kata Ramses Ohee menegaskan. Selain itu, meminta agar eksekutif segera mensosialisasikan PP 77 tahun 2007 tentang lambang daerah, agar masyarakat di Papua mengerti tentang pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan lambang burung Mambruk yang selama ini dipakai kelompok separatis Papua merdeka, karena sebagai bangsa Indonesia mereka sudah mempunyai bendera Merah Putih, lambang burung Garuda dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sosialisasi ini perlu agar tidak terulang kembali kasus pembakaran PP 77 oleh DAP di depan kantor DPRP. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan mengambil langkah-langkah tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap gerakan separatis di Papua sehingga tidak mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua yang sedang melaksanakan Otsus. Terakhir, pihaknya juga meminta kepada Gubernur, DPRP dan MRP segera menyelesaikan Perdasi/Perdasus yang merupakan penjabaran UU Otsus sebelum berakhir masa jabatan DPRP periode 2004/2009. (frida) Ditulis Oleh: Frida/Papos Selasa, 14 Oktober 2008